Banjir di Jakarta sebenarnya sudah menjadi masalah bagi pemerintah dan masyarakat sejak jaman penjajahan dulu. Kondisi Jakarta (yang dulu masih bernama Batavia) sebenarnya sudah dipikirkan jauh sebelumnya oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu dibawah pimpinan Jan Peiterszoon Coon tentang dampak pembukaan perkebunan teh di sebelah selatan Bogor yang kemungkinan bisa berakibat terjadinya banjir di Batavia. Masalah ini sebenarnya sudah ditanggulangi dengan membuat kanal-kanal dan jembatan yang cukup luas yang bisa menampung air dari wilayah Bogor bila terjadi banjir karena air tersebut mengalir ke Teluk Jakarta. Namun kenyataannya tak seperti yang dirancang. Banyak pelanggaran yang membuat banjir itupun tetap terjadi di Kawasan Batavia atau Jakarta ini. Salah satunya adalah faktor manusia (Human Error), seperti penebangan hutan, pemukiman penduduk yang tidak memperhatikan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).

Batavia jika dilihat secara geografis memang terdapat relief-relief tanah yang berbentuk kantung-kantung atau permukaannya lebih rendah di bawah permukaan laut, dan wilayah seperti inilah yang sejak dulu menjadi langganan banjir. Kondisi seperti inipun sudah dipikirkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan tahun 1920. Rencana ini dikenal dengan Rencana van Breen yaitu rencana tata air perbaikan ibukota Batavia terhadap arah alur-alur sungai di wilayah ibukota yakni Timur – Barat. Penempatan alur ini dikenal juga dengan istilah teknis-transal channel. Kemudian pada tahun 1922 disusun rencana Kamppongverbeetering atau perbaikan kampung secara sistematis. Sayangnya rencana tersebut tidak bisa berjalan dengan baik karena dana yang tersedia dialokasikan untuk pembangunan yang lain seperti membangun rumah-rumah permanen yang disewakan di wilayah Menteng dan Jatibaru.

Pada masa sekarang permasalahn banjir ini menjadi semakin kompleks, mulai dari aspek kemanusiaan, aspek ekonomi hingga aspek lingkungan. Ketiga aspek ini saling terkait satu sama lain sebagai gambaran bahwa pemerintah bermaksud menertibkan pemukiman penduduk di bantaran sungai agar tidak terjadi penyempitan pada daerah aliran sungai. Namun aksi ini banyak di protes oleh berbagai pihak mulai dari penduduk setempat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga sering kali terjadi benturan sosial. Di satu sisi, pemerintah bermaksud mengembalikan kembali fungsi sungai yang sebenarnya yaitu dapat menampung air hujan sebanyak mungkin dan mengalirkannya ke laut. Di sisi lain, masyarakat menuntut hak-hak kemanusiaan yang berakibat pada keluarga dan masa depan mereka.

Usaha pemerintah yang lain yaitu mengadakan reklamasi pantai dengan cara menguruk pantai. Hal ini dimaksud supaya lahan atau daratan menjadi lebih luas sehingga bisa dipakai oleh penduduk untuk beraktivitas misalnya menjadi daerah pemukiman, pertokoan atau bahkan sebagai kawasan perkantoran. Namun, rencana ini pun dilarang keras oleh Menteri Lingkungan Hidup. Menurutnya, jika perencanaan ini dilakukan maka Jakarta akan semakin tergenang oleh air laut saat pasang.

Wahh..semoga saja permasalahan ini cepat dapat ditemukan solusinya tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan, pemerintah dapat melakukan komunikasi publik yang baik kepada masyarakat setempat. (SS)

Sumber: Masalah Banjir di Batavia Abad XIX