JEJAK TSUNAMI PALU: PELAJARAN BERHARGA DALAM SEJARAH PENANGGULANGAN BENCANA GANDA DI INDONESIA

Bencana gempa bumi dan tsunami yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018 tidak hanya meninggalkan kerusakan moral dan material bagi masyarakat, tetapi juga menjadi catatan penting dalam evolusi sistem penanggulangan bencana Indonesia. Peristiwa yang merenggut lebih dari 4.300 jiwa ini menguji kesiapan dan kemampuan negara merespons bencana ganda yang kompleks, sekaligus memberikan pembelajaran berharga untuk kesiapan penanggulangan bencana alam di masa depan.

Pijakan Awal sebagai Upaya Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Kota Palu yang terletak di ujung Teluk Palu sejatinya berdiri di atas wilayah dengan tingkat risiko seismik yang sangat tinggi. Sesar Palu-Koro yang membelah kota ini telah lama dikenal sebagai zona patahan aktif dengan potensi gempa besar. Palu dan Donggala pun dikenal rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut telah dibuktikan melalui berbagai catatan sejarah. Sejak tahun 1927, kawasan ini berulang kali diguncang bencana, antara lain gempa bumi dan tsunami Palu 1927, peristiwa serupa di Tambu tahun 1968, serta gempa dan tsunami yang melanda Toli-Toli dan Palu pada 1996 (Daryono, 2011 dalam Sarapang dkk., 2019). 

Menyadari adanya keterbatasan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko tsunami di kawasan Teluk Palu, sejumlah langkah awal mitigasi kemudian mulai dibangun. Sebelum 2018, pijakan ini ditandai dengan didirikannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009. Bentuk kesiapsiagaan ditandai dengan diberikannya pelatihan-pelatihan simulasi. Selanjutnya dibentuklah kelurahan tangguh bencana, di mana beberapa kelurahan telah menjalankannya, termasuk dengan pemasangan rambu evakuasi serta penentuan titik kumpul (Sukino dkk, 2019). Pemerintah daerah juga telah menyusun peta risiko bencana dan melakukan sosialisasi jalur evakuasi. Namun, edukasi masyarakat tentang fenomena likuifaksi masih perlu ditingkatkan. Mengingat wilayah Palu dan sekitarnya memiliki karakteristik geologi dengan endapan aluvial yang rentan mengalami likuifaksi ketika terjadi guncangan gempa kuat.

Guncangan Hebat dan Tanggap Darurat

Pada pukul 17:02 WITA, gempa berkekuatan 7,5 SR mengguncang Palu dengan kedalaman dangkal 10 kilometer. Dalam hitungan menit, tsunami setinggi 1-6 meter menyapu pesisir Teluk Palu, sementara fenomena likuifaksi meluluhlantakkan ribuan bangunan di kawasan Petobo, Balaroa, dan Jono Oge. Menurut data BNPB yang dipaparkan Sutopo Purwo Nugroho pada 11 Oktober 2018, tercatat lebih dari 87 ribu warga mengungsi akibat gempa dan tsunami Palu 2018. Namun, di balik bencana besar itu, roda tanggap darurat segera bergerak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BNPB, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat mengambil langkah cepat.

Dalam data yang sama, didapatkan dalam dua minggu pertama, lebih dari 10 ribu personel gabungan dikerahkan untuk evakuasi. Alat berat bekerja siang malam membuka akses jalan dan mengangkat puing, sementara tim SAR menelusuri titik-titik terdampak seperti Balaroa, Petobo, hingga Hotel Mercure. Evakuasi resmi dihentikan pada 12 Oktober 2018, setelah lebih dari 2.000 jenazah ditemukan. Dengan hampir 90 ribu orang di tenda-tenda pengungsian, kebutuhan logistik menjadi prioritas. Dapur umum dibangun di berbagai titik, helikopter dikerahkan untuk distribusi makanan ke daerah terisolasi, dan pelayanan kesehatan massal digelar. Pemerintah juga menambah stok beras 200 ton untuk Sulawesi Tengah, memastikan pengungsi tidak kekurangan pangan. Lebih dari 1.700 tenaga kesehatan diterjunkan, termasuk dokter spesialis dan perawat. Rumah sakit darurat didirikan, puskesmas dipulihkan, dan kapal rumah sakit terapung ikut melayani korban.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Upaya pemulihan segera dilakukan melalui bentuk kerja sama bahu membahu antara masyarakat dan pemerintah. Setelah masa tanggap darurat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai menata ulang arah pembangunan. Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan resminya ke Palu, meresmikan proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pascabencana. Langkah ini bukan sekadar membangun kembali yang runtuh, melainkan menciptakan ruang hidup baru yang lebih aman dan layak. Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022, pemerintah menargetkan agar semua proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, terintegrasi, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para korban yang kehilangan rumah. Tidak seperti rumah sebelumnya yang berdiri di atas tanah rawan likuifaksi atau dekat pesisir rawan tsunami, hunian ini dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Di samping itu, fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, hingga rumah ibadah ikut dibangun kembali dengan desain yang lebih kuat dan tahan bencana. 

Pembelajaran Geologi dan Sejarah Bencana

Berdasarkan hasil penelitian pascabencana Palu 2018, para ahli geologi Indonesia telah mengungkap fakta-fakta penting tentang karakteristik wilayah ini yang membuatnya sangat rentan terhadap bencana alam. Teluk Palu memiliki bentuk geografis yang unik sebagai "teluk resonansi" yang memperkuat gelombang tsunami ketika memasuki daratan, dimana penyempitan ruang gerak air laut di Teluk Palu menyebabkan gelombang tsunami semakin tinggi (Ratode, 2021). Selain itu, fenomena likuifaksi atau pencairan tanah yang terjadi di beberapa wilayah seperti Balaroa, Petobo, dan Jono Oge disebabkan oleh karakteristik khusus tanah aluvial yang sangat rentan terhadap guncangan gempa, dimana Badan Geologi mengindikasikan daerah Palu dan sekitarnya mempunyai potensi tinggi terhadap terjadinya likuifaksi (Junaid & Wibowo, 2025) (Kementerian ESDM, 2018).

Studi paleoseismologi atau penelitian gempa purba di Sesar Palu-Koro memberikan gambaran penting tentang pola aktivitas gempa besar di wilayah ini sepanjang sejarah. Penelitian ITB menemukan kejadian gempa bumi tahun 1909 dengan pergeseran 5,5 meter dan vertikalnya 1,5 meter  yang menunjukkan bahwa gempa besar serupa telah berulang kali terjadi di masa lalu (Sukino et al, 2018). Sesar Palu Koro sangat aktif dengan pergerakan mencapai 35-44 milimeter per tahun (Samad et al, 2020) dan membentang dari batas perairan Laut Sulawesi hingga Teluk Bone. Selain itu, sejarah mencatat pada 1907 terjadi gempa karena pergerakan sesar Palu Koro dan menimbulkan tsunami (Mongabay, 2018), memberikan bukti bahwa wilayah ini memiliki siklus gempa besar yang berulang dan memerlukan perhatian serius dalam upaya mitigasi bencana.

Transformasi Sistem Penanggulangan Bencana

Bencana Palu tahun 2018 menjadi momen transformasi besar dalam sistem penanggulangan bencana Indonesia, mendorong berbagai perubahan mendasar dalam cara pemerintah menangani ancaman bencana alam. Setelah tragedi yang memakan ribuan korban jiwa ini, BNPB mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperkuat sistem peringatan dini yang khusus untuk tsunami lokal dan mengintegrasikan penilaian risiko likuifaksi dalam perencanaan tata ruang kota (BNPB, 2023). Transformasi ini juga mencakup pengembangan protokol khusus untuk menangani bencana ganda seperti kombinasi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi secara bersamaan, dimana BNPB terus berkomitmen dalam mendukung upaya peningkatan ketangguhan bencana untuk mewujudkan ketahanan berkelanjutan (BNPB, 2023).

Menuju Masa Depan yang Lebih Tangguh

Pengalaman Palu 2018 menunjukkan bahwa bencana alam di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai rangkaian peristiwa kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik. Integrasi antara pengetahuan sains modern dengan kearifan lokal, penguatan teknologi peringatan dini dengan edukasi masyarakat, serta koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan menjadi kunci dalam membangun ketangguhan bencana. Studi paleoseismologi dan paleotsunami di wilayah Sulawesi Tengah terus dilanjutkan untuk memahami pola bencana masa lalu dan memprediksi potensi bencana masa depan. Data ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana tata ruang yang lebih aman dan strategi mitigasi yang lebih efektif. Jejak Palu 2018 dalam sejarah kebencanaan Indonesia bukan hanya tentang tragedi yang terjadi, tetapi tentang pembelajaran berharga yang mengubah cara pandang bangsa ini terhadap bencana. Dari Palu, Indonesia belajar bahwa ketangguhan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons bencana, tetapi dari kemampuan beradaptasi, belajar, dan membangun masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

 

Referensi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). FGD Panduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke dalam Perencanaan Pembangunan. Diakses dari https://bnpb.go.id/berita/fgd-panduan-perencanaan-penanggulangan-bencana-ke-dalam-perencanaan-pembangunan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Sosialisasi dan Bimtek Penggunaan Sistem Manajemen Pengetahuan Kebencanaan. Diakses dari https://www.bnpb.go.id/berita/sosialisasi-dan-bimtek-penggunaan-sistem-manajemen-pengetahuan-kebencanaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). Penanganan gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Jakarta: BNPB.

Junaid, M., & Wibowo, A. (2025). Analisis Spasial-Temporal Kerugian Perumahan Akibat Likuifaksi (Studi Kasus Gempa Palu Tahun 2018 di Balaroa, Petobo, dan Jono Oge). Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral, 26(1), 17-27.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018, 7 Oktober). Rekonstruksi paska gempa dan tsunami di Palu: Ini rekomendasi Badan Geologi. Diakses dari https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonstruksi-paska-gempa-dan-tsunami-di-palu-ini-rekomendasi-badan-geologi

Nugraha, I. (2018, 1 Oktober). Gempa dan Tsunami Palu: Data seputar Sesar Palu-Koro minim. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2018/10/01/gempa-dan-tsunami-palu-data-seputar-sesar-palu-koro-minim/

Presiden Republik Indonesia. (2024). Presiden Jokowi resmikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pascabencana di Palu [siaran pers]. Diakses dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-resmikan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-bangunan-pascabencana-di-palu/ 

Ratode, H. K., Nugroho, T., & Sufyandi, Y. (2021). Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar Akibat Gempabumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018. Tunas Agraria, 4(1), 82-94.

Sarapang, H. T., Rogi, O. H., & Hanny, P. (2019). Analisis kerentanan bencana tsunami di Kota Palu. Spasial, 6(2), 432-439.

Sukino, W. G., Samad, M. A., Mangngasing, N., & Rivai, A. (2019). Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management. Journal of Public Administration and Government, 1(2), 1-8.

Samad, A., Erdiansyah, E., & Wulandari, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana di Sulawesi Tengah). Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 9(1), 15-24.