Artikel

Latest News

BENCANA HIDROMETEOROLOGI DAN PERAN INSTITUSI PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENANGANANNYA

Kejadian bencana alam di Indonesia sendiri seperti sudah menjadi bagian kehidupan sehari – sehari, dimana setiap tahunnya beragam peristiwa kebencanaan terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang membuat Indonesia menjadi negara tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Menurut Dr Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 2925 kejadian bencana alam yang terdiri dari bencana alam hidrometeorologi, geologi dan vulkanologi.  

Berdasarkan penelitian dari Centre for Research Epidemiology of Disasters (CRED), selama periode tahun 1907 sampai 2007, di Indonesia terjadi 172 bencana alam besar yang meliputi kekeringan, banjir, tanah longsor dan angin topan dengan korban jiwa mencapai 18.600 jiwa. Catatan tersebut seolah menjadi sebuah cerminan masa kini dimana bencana alam hidrometeorologi baik kategori besar maupun kecil setiap tahunnya terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Tulisan ini berfokus pada bencana alam hidrometeorologi banjir dan kekeringan.  Pertanyaannya adalah mengapa peristiwa bencana alam seperti banjir, kekeringan selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya? Tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh institusi kebencanaan?

Bencana menurut undang – undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara itu, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Bencana hidrometeorologi di Indonesia lebih banyak terjadi karena faktor Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Bencana yang umum terjadi pada musim hujan antara lain banjir, longsor, dan puting beliung. Sedangkan pada musim kemarau umumnya menyebabkan kekeringan dan kebakaran lahan karena suhu yang panas.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penyebab terjadinya bencana hidrometeorologi adalah faktor musim. Curah hujan yang tinggi di Indonesia menjadi alasan utama yang digaungkan ketikan terjadi banjir di sebuah daerah. Sebaliknya, rendahnya curah hujan pada musim kemarau serta kondisi geologi suatu daerah juga menjadi penyebab terjadinya bencana kekeringan yang mengakibatkan krisis air bersih.

Adapun beberapa penyebab lain terjadinya bencana banjir dan kekeringan adalah sebagai berikut:

  1. Minimnya daerah resapan air; hal ini terkait dengan berkurangnya lahan terbuka hijau yang berperan untuk menangkap air hujan dari permukaan. Selain itu, diperlukan embung – embung untuk menampung air yang dimaksudkan mencegah kelebihan air di permukaan dan cadangan air saat musim kemarau.
  2. Penebangan pohon berlebihan; pohon menjadi salah satu komponen dalam membantu tanah memperlambat aliran air baik di permukaan maupun di dalam tanah sehingga air dapat tersimpan dalam waktu tertentu. Minimnya pepohonan dapat mengakibatkan struktur tanah menjadi rentan mengalami longsor saat kelebihan kandungan air. Saat musim kemarau,  sumber air akan lebih sulit didapati pada daerah tandus daripada hutan yang masih lebat.
  3. Pendangkalan sungai; terjadinya banjir terutama di kawasan perkotaan seperti Jakarta adalah adanya pendangkalan sungai yang disebabkan endapan tanah maupun sampah. Pendangkalan ini mengakibatkan berkurangnya daya tampung sungai berkurang sehingga dapat terjadi air meluap baik ke pemukiman maupun jalan raya.
  4. Eksplorasi air tanah berlebihan; hal ini terkait dengan penggunaan air tanah secara berlebihan bahkan terkesan boros. Penggunaan ini baik pada proses pembangunan, kegiatan industri hingga kegiatan masyarakat. Eksplorasi secara berlebihan ini dapat memicu kelangkaan air tanah.

Sudah sewajarnya bahwa pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dapat melakukan tindakan – tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang terjadi apabila terjadi bencana banjir maupun kekeringan. Murdiyanto dan Tri Guntomo menyebutkan bahwa pemerintah memandang bahwa penanganan bencana menjadi salah satu prioritas, sehingga pada tahun 2007, DPR secara resmi mengesahkan Undang – undang tentang Penanggulangan Bencana sebagai acuan penanganan risiko bencana dan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia sepenuhnya di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB sendiri merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang pada tahun 1966 bernama Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP). BNPB dalam lingkup wilayah yang lebih rendah yaitu provinsi dan Kabupaten atau Kota dimandatkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Baik BNPB maupun BPBD dalam penanggulangan bencana biasanya berkoordinasi dengan pihak lain seperti TNI, Polri, hingga institusi penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan. Sinergi antar lembaga dapat menjadi langkah awal kesuksesan penanggulangan bencana di Indonesia.

Ada beberapa peranan penting yang dilaksanakan oleh lembaga penanggulangan bencana hidrometeorologi, yaitu:

  1. Melakukan edukasi mengenai bencana banjir, kekeringan kepada masyarakat. Dimulai dengan upaya mitigasi dan bagaimana penanggulangan bencana tersebut.
  2. Melakukan identifikasi dan pemetaan risiko bencana banjir dan kekeringan pada setiap daerah. Dalam hal ini agar memudahkan dalam melakukan edukasi, mitigasi, sehingga dalam keadaan darurat, langkah – langkah yang digunakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah.
  3. Membuat pedoman. Adanya pedoman yang telah disesuaikan dengan bencana yang terjadi dapat mempermudah dalam penanganan darurat. Bahkan lebih baik jika pedoman tersebut mencakup kegiatan mitigasi. Masyarakat secara mandiri dapat melakukan pengurangan risiko bencana melalui bimbingan dan latihan yang telah diatur dalam pedoman tersebut.
  4. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan yang telah diketahui penyebabnya. 
  5. Melakukan tindakan dalam kondisi darurat seperti evakuasi saat banjir dan suplai air bersih pada daerah yang kekeringan. Serta tindakan lain yang telah disusun dalam pedoman.

Tulis Komentar

Comments (0)

Tulis Komentar